SURVEY KPK 2010: Kementan Kembali Raih Skor Intergitas Tertinggi

JAKARTA – Kementerian Pertanian kembali meraih skor integritas tertinggi.  Berdasarkan survey integritas pelayanan publik periode April-Agustus 2010,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengumumkan skor tertinggi lembaga pemerintahpusat 7,63 diraih Kementan dan skor terendah 4,21 (Kementerian Perhubungan). Predikat integritas tertinggi juga pernah diraih Kementan tahun lalu.

Survey integritas, menurut Wakil Ketua KPK M Jasin, dilakukan setiap tahun untuk mengukur tingkat korupsi dan faktor terjadinya jorupsi dilembaga publik dengan responden pengguna langsung layanan publik. Jumlah responden dalam survey ini ada 12.616 pengguna jasa layanan publik dari  353 unit layanan yang tersebar di 23 instansi pusat, 6 instansi vertikal dan 22 pemerintah kota di Indonesia.

“Standar minimal integritas yang ditetapkan oleh KPK dalam survei ini sebesar 6,00 dari skala 0 – 10,00. Semakin besar nilai, semakin baik integritasnya,’’ jelas Jasin dalam jumpa pers di Jakarta kemarin (1/11) .

“Alhamdulillah,’’ucap Mentan Suswono menyambut baik hasil survey KPK tersebut. ‘’Ini prestasi dari seluruh staf dan pejabat Kementerian Pertanian  untuk reformasi birokrasi, menjadikan pelayanan publik sebagai lahan pengabdian dan integritas aparat sebagai keniscayaan perilaku publik. Kami menganggap hasil survey ini adalah penghargaan KPK terhadap kita agar dapat menjaga dan meningkatkan pelayanan publik dan integritas  aparat dimasa datang.”

Hasil survey tersebut, jelas Mentan, memberi indikasi bahwa upaya dalam pencegahan KKN dan penegakkan good and clean governance di jajaran Kementan  sudah berada pada track yang benar. ‘’Selamat dan terima kasih kepada segenap staf dan pejabat instansi terkait yang telah bekerja keras selama ini. Mari kita jadikan apresiasi ini sebagai modal sekaligus spirit agar kita lebih baik lagi ke depan,” ajak Mentan Suswono.

Dalam siaran persnya, KPK menyebut bahwa kegiatan survey integritas sektor publik yang dilakukan setiap tahun sengaja digelar sebagai bagian dari upaya optimalisasi pencegahan korupsi. Khususnya upaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi.

Secara keseluruhan, menurut M Jasin, indeks integritas nasional (IIN) tahun 2010 adalah 5,42. Skor ini lebih rendah dari skor IIN tahun 2009 yang mencapai 6,5.

Berikut ini adalah hasil survei integritas sektor publik tahun 2010:

• Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah 5,42, dengan perincian nilai rata-rata integritas di tingkat pusat 6,16, nilai rata-rata integritas sektor publik di tingkat instansi vertikal adalah 5,26, dan nilai rata-rata integritas di tingkat pemerintah kota 5,07. Bila dibandingkan, nilai integritas pemerintah kota relatif lebih rendah dibanding nilai integritas instansi di tingkat pusat maupun instansi vertikal di 22 kota.

Instansi Pusat

• 12 (Duabelas) unit layanan dengan nilai integritas di bawah 6 yaitu: layanan Perizinan Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), layanan Kepulangan TKI di Terminal Selapajang (BNP2TKI), layanan Pengelolaan Property Bandara (PT. Angkasa Pura II), layanan Izin Usaha Waralaba Dalam Negeri (Kementerian Perdagangan), layanan Bea Masuk (KementerianKeuangan), layanan Sertifikasi Produk (SNI) (Kementerian Perindustrian), layanan Lembaga Permasyarakatan (Kementerian Hukum dan HAM), layanan Izin Trayek Angkutan Darat Antar Provinsi (Kementerian Perhubungan), layanan Kargo (PT. Angkasa Pura II), layanan Pengujian Keselamatan Kesehatan Kerja(Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), layanan Pendaftaran Impor ObatIkan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), layanan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Kementerian Perhubungan).
• 10 (Sepuluh) teratas unit layanan dengan nilai integritas di atas 6 yaitu: layanan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih (Kementerian Pertanian), layanan Izin UsahaTetap (IUT) (Badan Koordinasi Penanaman Modal), layanan Izin Pemasukan Karkas, Jeroan dan Daging Dari Luar Negeri (Kementerian Pertanian), layanan Pengajuan Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor (TPT) (Kementerian Perindustrian), layanan Penerbitan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) (Badan Koordinasi Penanaman Modal), layanan Pendaftaran MD/ML (Badan Pengawas Obat dan Makanan),layanan Sewa Lahan (PT. Kawasan Berikat Nusantara), layanan  Kas ke Bank Umum (Bank Indonesia), layanan Izin Prinsip dan Izin Usaha BPR (Bank Indonesia), layanan Jasa Pelayanan Logistik (PT. Kawasan Berikat Nusantara).

Indeks Integritas Daerah

Indeks Integritas daerah merupakan gabungan antara Indeks Integritas dariunit layanan instansi vertikal yang berada di daerah tersebut dan IndeksIntegritas pemerintah daerah. Berikut tabel Indeks Integritas Daerah: (lihat : KPK Luncurkan Hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2010)

Instansi Vertikal di 22 kota

Instansi vertikal merupakan instansi pusat yang mempunyai unit layanan dikota yang bersangkutan. 6 instansi vertikal tersebut adalah PT. PLN, MahkamahAgung/Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pertanahan Nasional,Kementerian Agama dan Kepolisian.

• 10 (Sepuluh) unit layanan dengan nilai integritas di bawah 6 yaitu: layanan GangguanListrik (PT. PLN), layanan Pengadilan Tilang (Mahkamah Agung/Pengadilan),layanan Pengadilan Umum (Mahkamah Agung/Pengadilan), layanan Penerbitan Paspor(Kementerian Hukum dan HAM), layanan Kadastral (Badan Pertanahan Nasional), layanan Pembuatan Sertifikat Tanah (Badan Pertanahan Nasional), layananPemasangan Listrik Baru (PT. PLN), layanan Pembuatan SKCK (Kepolisian), layanan Administrasi Penikahan (Kementerian Agama), Layanan Pembuatan Surat IzinMengemudi (Kepolisian).
• 1 (Satu) unit layanan dengan nilai integritas di atas 6 yaitu: Layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji (Kementerian Agama) .

Tingkat Pemerintah Kota

• 3 (Tiga) unit layanan yang disurvei di 22 pemerintah kota yaitu: layanan Pembuatan KTP, layanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan layanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
• 20 (Dua puluh) Pemerintah Kota dengan nilai integritas di bawah 6 yaitu : KotaYogyakarta, Kota Ambon, Kota Tanjung Pinang, Kota Pontianak, Kota Serang, KotaJakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Mataram, Kota Jakarta Utara, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Jakarta Selatan, KotaPekanbaru, Kota Manado, Kota Jayapura, Kota Makasar, Kota Palembang, Kota Bandar Lampung dan Kota Medan.
• Dua Pemerintah Kota dengan nilai integritas di atas 6 yaitu : Kota Surabaya dan Kota Samarinda.

Sumber Lengkap: KPK Luncurkan Hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2010